Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ini tidaklah mudah.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Salah satu solusi yang diajukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan dalam penegakan hukum perikanan.

Selain itu, peran masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran hukum perikanan juga sangat penting. Menurut Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI, Zenzi Suhadi, “Masyarakat harus aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum perikanan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.”

Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum perikanan, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga, sumber daya kelautan yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.