Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan pengawasan aktivitas perikanan di Indonesia. Karena sumber daya laut kita sangat beragam dan kaya, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

Menurut Dr. Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kebijakan pemerintah harus terus diperbarui dan ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan juga pola aktivitas perikanan yang semakin kompleks. “Pengawasan yang ketat dan efisien sangat diperlukan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut,” ujar Dr. Slamet.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan melalui penggunaan teknologi satelit. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk memantau aktivitas perikanan secara real-time dan mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi. “Dengan adanya teknologi satelit, kita bisa lebih efektif dalam mengawasi wilayah perairan kita dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran,” ungkap Dr. Slamet.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas perikanan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan yang terintegrasi dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat juga dapat ikut berperan dalam pengawasan aktivitas perikanan di sekitar mereka.

Menurut Prof. Dr. Ir. Sjarief Widjaja, pakar perikanan dari Institut Pertanian Bogor, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aktivitas perikanan akan memperkuat sistem pengawasan yang sudah ada dan juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi masalah yang terjadi di lapangan,” ucap Prof. Sjarief.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berbasis pada pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat yang aktif, diharapkan aktivitas perikanan di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh stakeholders yang terlibat.